Kompleksitas masalah berakar dari proses rekrutmen yang manipulatif. Menurut berbagai kajian, eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan kerap berakar dari perekrutan yang manipulatif sejak awal. Jaringan Buruh Migran mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran tidak memiliki salinan kontrak kerja, paspor ditahan sebagai jaminan, dan mereka berangkat dengan beban utang yang sangat besar kepada calo atau perusahaan pengerah jasa. Utang ini menciptakan ketergantungan total; majikan di luar negeri tahu bahwa pekerja tidak bisa kabur karena masih harus melunasi utang keberangkatan. Dalam situasi seperti ini, ancaman pemerkosaan menjadi senjata yang sangat efektif untuk membungkam korban.
Ratusan ribu perempuan ini rela meninggalkan keluarganya di Indonesia demi mencari nafkah. Namun, angka besar ini dibayangi oleh rentannya posisi mereka. KemenP2MI mengakui bahwa tingginya persentase penempatan perempuan ini menempatkan mereka pada posisi sangat rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual, terutama pada sektor domestik yang berisiko terhadap eksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan di rumah majikan seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan formal, sehingga mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dasar.
: Countries should work on strengthening their legal frameworks to protect migrant workers' rights and ensure that perpetrators of abuse are held accountable.
The government has also taken steps to raise awareness. The Indonesian National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) regularly records and raises awareness of rape and violence cases. The government has also strengthened legal safeguards in collaboration with the Ministry of Law and Human Rights (BPHN) and the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI), now known as the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI), to enhance legal protections.
info@cslamp.com
+8613549907555
+8613549907555